Revitalisasi Danau Maninjau di Kabupaten Agam, diperkirakan menelan biaya hingga Rp237 Miliar untuk proyek pengerukan sedimen sisa pakan dan kotoran ikan yang selama berpuluh-puluh tahun mengendap di dasar danau.

Hal itu disampaikan Luhut Binsar Pandjaitan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) dalam Rapat Koordinasi Tata Kelola Danau Maninjau Sebagai Destinasi Pariwisata secara virtual bersama beberapa Menteri, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy, Bupati Agam, Dr. H. Andri Warman dan Sekdakab Agam, Martias Wanto serta OPD terkait, di Mess Pemkab Agam Belakang Balok, Selasa (18/5.2021)

Luhut menambahkan, banyaknya Keramba Jaring Apung (KJA) yang belum tertata sesuai dengan daya dukung dan daya tampung danau, sehingga terjadi penurunan kualitas sumber air danau, hingga berstatus hipertropik atau tercemar berat.

Pada 2019 Danau maninjau telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan berdasarkan data LIPI, terdapat 22.078 petak KJA yang beroperasi di Danau Maninjau, jumlah itu melebihi 3,5 kali lipat daya tampung, ujar Luhut.

“Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Danau Maninjau membatasi jumlah KJA hingga 6.000 unit, itu pun tidak bisa menjamin kelestarian Danau Maninjau,” ungkapnya.

Aktivitas budidaya KJA menyumbang 91 persen beban pencemaran di Danau Maninjau. Limbah tersebut meningkatkan kandungan nitrat dan fosfor di dalam udara sehingga status trofik air Danau Maninjau pada 2019 adalah hipertrofik (tinggi akan unsur organik).

Berdasarkan hasil penelitian LIPI pada 2017, 95-97 persen dari total volume danau kandungan oksigen sangat rendah . Oleh karena itu, hanya 3-5 persen luasan volume Danau Maninjau yang bisa menjadi tempat kehidupan biota.

Lanjut Luhut, bahwa volume sedimen yang harus disedot adalah sebesar 2.745.000 m3. Penyedotan sedimentasi akan dilakukan dengan menggunakan alat Drag Flow Pump. Kapasitas Drag Flow Pump yang akan digunakan sebesar 1.000 m3 / jam selama 2.745 jam.

“Semua itu membutuhkan biaya penyedotan sedimentasi sebesar Rp 237 Miliar dengan waktu operasi selama 65 minggu. Jumlah tersebut termasuk biaya penggunaan alat,” terangnya.

Luhut Binsar Pandjaitan berharap bisa menciptakan kawasan Danau Maninjau menjadi destinasi pariwisata berkelanjutan dan berkualitas, melalui revitalisasi kawasan Danau Maninjau dan juga dimanfaatkan sebagai lokasi sumber air PLTA.


Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan revitalisasi kawasan Danau Maninjau sangat penting, karena sudah masuk dalam kawasan strategis pariwisata nasional.

Menurutnya potensi wisata di kawasan Danau Maninjau sangat besar, baik di sisi alam, kuliner, budaya dan sejarahnya. Bahkan kawasan ini juga kampungnya tokoh-tokoh besar seperti Buya Hamka dan banyak lainnya.

“Insya Allah, adanya objek wisata Geopark Danau Maninjau, masyarakat kita akan bisa merasakan manfaatnya. Kemudian kita bisa jadikan sebagai kawasan wisata religi. Apalagi Maninjau tempat kelahiran Buya Hamka, yang nanti bisa ramai dikunjungi oleh wisatawan dari Malaysia,” sebut Mahyeldi.

Daya tarik wisata alam, dan lokasi terbaik para layang di Sumbar. Oleh karena itu potensi yang dimiliki Danau Maninjau memang sangat berpengaruh penting bagi Sumatera Barat.

“Sesuai apa yang dikatakan Menko Marves, sekarang bagaimana tahapan dan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Pak Menteri dan di bawah koordinasi Pak Menko kita siap untuk memberikan dukungan,” terangnya.

Gubernur Sumbar mengatakan, secara historis, geografis dan yuridis Danau Maninjau memiliki peluang yang kuat untuk diangkat jadi daerah tujuan wisata berskala nasional. Bahkan jauh sebelum pandemi Covid-19, Danau Maninjau juga jadi kawasan kunjungan wisata berskala internasional.

“Tidak hanya itu, Danau Maninjau juga telah ditetapkan secara nasional sebagai Geopark Ngarai Sianok-Maninjau yang sudah masuk Kawasan Cagar Alam Geologi (KCAG),” ujarnya

“Ini suatu paket komplit yang bisa diusung menjadi wisata unggulan. Belum lagi ada wacana pembangunan kereta gantung oleh Bupati sehingga potensinya jadi semakin besar,” imbuhnya.

Mengarahkan potensi dan masyarakat yang ada di danau Maninjau bersama dengan Bupati Agam. Kemudian sekaitan dengan alih usaha maka pemprov Sumbar juga akan berkoordinasi dengan Bupati Agam untuk mencari alternatif alternatif.

“Insya Allah kami akan menugaskan beberapa SKPD terkait untuk mencari jalan alternatif. Melalui Dinas Kehutanan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan juga dinas terkait lainnya,” kata Mahyeldi.

Selanjutnya Gubernur Mahyeldi berharap dapat dukungan dari Menko Marves dan menunggu kebijakan dan langkah-langkah yang akan disepakati oleh Kemenko Marves.

Sementara itu, Bupati Agam, Dr. H. Andri Warman menyebutkan, penyelamatan Danau Maninjau selain jadi salah satu program prioritas oleh pemerintah pusat, juga menjadi program Pemkab Agam untuk kembali mewujudkan Danau Maninjau sebagai destinasi andalan di daerah itu.

“Sebab dulunya sebelum tercemar Danau Maninjau adalah destinasi yang sering dikunjungi wisatawan berskala Internasional, setiap berkunjung mereka menginap di home stay yang dikelola oleh warga salingka Danau Maninjau,” tuturnya.

Namun, setelah tercemar tingkat kunjungan wisatawan menurun, sehingga juga berdampak kepada penurunan perekonomian masyarakat.

Tahun ini pihaknya berkomitmen mendata KJA di Danau Maninjau, karena jumlahnya saat ini melebihi daya tampung dari danau itu sendiri. Bahkan ia menerima informasi yang membuka usaha KJA mayoritas orang luar sedangkan warga lokal hanya sebagai pekerja.

“Maka kita ucapkan terimakasih kepada Menko Marves dan lainnya atas perhatiannya terhadap Danau Maninjau, karena kalau hanya mengandalkan APBD untuk penyelamatan danau ini mustahil dapat terwujud,” sebut bupati.

Bupati Agam sangat komit dalam pengelolaan danau, karena ia juga akan membangun kereta gantung dari Lawang Park menuju Danau Maninjau, tentu untuk mendukung ini danau harus dalam kondisi yang baik, ujarnya mengakhiri.



Informasi Serta Merta Lainnya

  • 01 Juni 2020

Surat Edaran Bupati Agam Nomor 823/Perindagkopukm/S.1/VI/2020 Tentang Pemulihan Aktivitas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 di Kabupaten Agam

Selengkapnya